Bagi para Bloger khususnya bagi mereka yang rindu akan INFORMASI seputar Priangan Timur silahkan CLICK http://swaranasionalpospriangan.blogspot.com

KHUSUS BAGI MEREKA YANG RINDU DAN INGIN TAHU PERKEMBANGAN SEPUTAR BERITA / INFORMASI DI TASIKMALAYA - CIAMIS - BANJAR dan GARUT.....selamat menikmati....!!!

AMIN RAIS : BANGSA INI MASIH BERMENTAL JONGOS

Tasikmalaya, Rakyat Indonesia kini saatnya harus bangkit dari keterpurukan dan kebodohan, tidak ada lagi rasa takut bahkan kita harus berani melepaskan ketergantungan kita kepada bangsa lain, karena semua itu tidak akan membuat kita menjadi dewasa dan tidak akan membuat maju. Demikian yang disampaikan Tokoh Cendikiawan yang juga pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Prof.Dr.H.Amin Rais,MA saat melakukan diaolg interaktis bersama komponen masyarakat Kota Tasikmalaya, Sabtu (31/1) di kawasan tempat wisata Karangresik.

Diaolog yang diprakasai oleh Forum Pencerahan Masyarakat Tasikmalaya itu dihadiri oleh Walikota Tasikmalaya Drs.H.Syarif Hidayat,M.Si, para tokoh ulama, pemuda, para pengusaha juga masyarakat Kota/Kabupaten Tasikmalaya.

Amin Rais yang pagi itu berbusana batik coklat terlihat masih segar dan kritis, bahkan celotehan serta kritikan-kritakan kepada Pemerintah masih terlontar dan itu sudah merupakan ciri khas dalam gaya berbicaranya yang selalu “blak-blakan” dalam mengkritik kebijakan pemerintah.

Bahkan tokoh kunci poros tengah ini menyoroti pemerintahan SBY-JK saat menerima kunjungan Presiden Amerika Goerge W Bush beberapa tahun lau dimana menurut Amin penerimaannya terkesan megah dan terlalu diagung-agungkan. “Bangsa kita masih memiliki mental pelayan atau “jongos”, kedatangan Bush si penjahat perang ke Indonesia saat itu dirasakan terlalu berlebihan, padahal negara kita sudah merdeka dan berdaulat, masa kedatangannya harus membuat lapang khusus pendaratan helikopter di Kebun Raya Bogor, apa itu tidak berlebihan”, ujar mantan Ketua MPR ini.

Kritikan pedas juga sempat disampaikan oleh tokoh pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) ini saat berbicara masalah sumber daya alam Indonesia yang menurutnya harus dibuat undang undang khusus atau payung hukum tentang kebijakan ekonomi yang mendasar, seperti halnya undang-undang migas yang dibuat pemerintah yang sebenarnya menguntungkan bangsa lain, dimana gas alam hanya boleh digunakan oleh bangsa kita maksimal 20 %, sedangkan sisanya 80 % lagi untuk memenuhi kebutuhan negara tetangga kita seperti Jepang, China dan Korea.

Oleh karena itu dalam kesempatan tersebut mengajak kepada masyarakat Tasikmalaya dan bangsa Indonesia untuk bangkit dari kebodohan dan keterpurukan yang dibuat oleh Pemerintah sendiri, ini perli menjadi perhatian kita bersama, ajak Tokoh Reformasi ini yang sempat meluncurkan buku karangannya yang berjudul “Agenda mendesak bangsa selamatkan Indonesia”.

“Bangsa ini ternyata merasa ternina bobokan dengan perekonomian yang keropos, mudah-mudahan dengan pencerahan pak Amin, mari kita buka mata dan telinga untuk percaya diri melakukan perubahan demi kedaulatan bangsa”, kata Ketua Forum Pencerahan Masyarakat Tasikmalaya Deni Ramdhaan.(R-33)

PT.PLN (Persero) KEMBALI DIGUGAT MASALAH PPOB

Tasikmalaya - Menyoal kebijakan pungutan biaya administtasi bank akibat perjanjian yang dilakukan antara PLN dan berbagai Bank dalam pembayaran listrik atau yang dikenal dengan kebijakan Payment Point Online Bank (PPOB), Forum Masyarakat (Format) Manonjaya yang di dukung Dewan Pemantau Penyelenggara Pemerintah Negara Indonesia(DPPPNI),LKCKI dan DPP HIPWI menuntut agar Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya beserta Komisi I untuk merealisasikan hasil audensi antara Komisi I DPRD Kab Tasikmalaya dengan FORMAT,PLN APJ Tasikmalaya, Perwakilan PLN distribusi JABAR-BANTEN dan Bank Bukopin Tasikmalaya pada hari senin 28-april 2008 lalu. Saat itu Komisi I DPRD Kab Tasikmalaya menyepakati akan melakukan kajian hukum atas impelentasi PPOB sebelum menyimpulkan kepastian daripada legalitas hukumnya.
Ketua FORMAT Manonjaya Robin Hanapi saat ditemui TADJUK mengatakan hingga sampai saat ini pihaknya belum menerima hasil kajian hukum padahal sudah sepuluh bulan lebih. Padahal menurut Robin, saat audiens tersebut FORMAT Manonjaya mengajukan beberapa solusi demi transparasi dan kepentingan masyarakat yang berpedoman pada aturan hukum yang ada. Adapun solusi yang dimaksud diantaranya adalah, mengkaji ulang MoU degan perbankan, Beban administeri Rp 1600,-atas pembayaran masyarakat Payment point PLN dibayar oleh PLN, berlakukan kembali Surat Keputusan Bersama dua Menteri (Mentamben&Menperindagkop) Nomor 755/kpts/M/Pertamb/1979 dan 613/Kpb/X/1979 tentang pelaksanaan pengembangan dan pembinaan usaha KUD dibidang kelistrikan karena sampai sekarang belum dicabut,sementara PLN mengadakan MoU dengan perbankan untuk melaksanakan PPOB, katanya. Ajuan berikutnya, kebijakan PLN yang menarik biaya dari masyarakat harus dilandasi oleh dasar hukum yang dikeluarkan oleh badan Legislatif, jika tidak bisa dikategorikan pungutan liar, karena ini masuk dalam domain hukum publik.
Begitupun tanggapan Surat dari PT.PLN(Persero)Distibusi Jawa Barat-Banten Nomor:185/545/DHBB.2008 yang ditujukan ke PT.PLN APJ Tasikmalaya dan ditembuskan kepada FORMAT Manonjaya,dalam surat tersebut dikatakan bahwa untuk meningkatkan pelayanan pada pelanggan,APJ agar berkoordinasi dengan PT.Bank Bukopin sehingga payment point bebas administrasi bank dapat terlaksana,sebagaimana surat MB Keuangan Nomor:1447/041/DJBB/2007 perihal Payment Point bebas administrasi. Diakui atau tidak,citra layanan publik di Indonesia saat ini belum cukup menggembirakan, namun demikian kebijakan yang dikeluarkan oleh BUMN tidak otoriter dan membohongi rakyat.
Semua tuntutan tadi sangat mendasar sekali, karena merupakan keberpihakan pada publik sebagai objek pelayanan, permasalahan ketidakefektifan dan ketidakefisienan pembayaran sebenarnya bukan masalah masyarakat pembayar PLN tetapi masalah internal PLN. Sehingga bila kebijakanya untuk tujuan disebut bekerja sama dengan perbankan tidak seharusnya masyarakat menerima konsekuensinya yakni membayar administrasi. Dalam prinsip dagang-pun penyedia jasa (Perbankan) menagih kepada yang menerima jasa(PLN), itu karena masyarakat tidak menerima tambahan jasa apapun meski membayar di payment poin.
Dalam penentuan Tarip Dasar Listrik yang setiap tahunnya-pun, APBN memberikan subsidi yang didalamnya termasuk administrasi pembayaran, bila PLN membebankanya pada masyarakat, jelas ini kontradiktif dengan penentuan TDL dan subsidi APBN.
Wajar masyarakat memberi tanggapan yang bisa membuat malu PLN seperti penuturan salah seorang warga Tasikmalaya yang enggan diketahui jatidirinya pada TADJUK. ”masa sudah ditalangin APBN ini masih minta juga pada rakyat”, kata warga Tasikmalaya asal Manonjaya tadi dengan nada kesal. Ditinjau dari sisi hukum-pun ini jelas pungutan liar, karena masyarakat yang datang ke Bank adalah bukan nasabahnya melainkan konsumen PLN yang harus membayar ke Bank. Berarti undang-undang Perbankan tidak bisa dijadikan dasar hukum dari PPOB, namun dasar hukum yang tepat adalah Undang-undang Perlindungan Konsumen.
Masyarakat yang membayar rekening listrik sudah terikat oleh perjanjian jual beli tenaga listrik yang dibuat dengan PLN pada saat pemasangan jaringan listrik di tempat tinggal konsumen, dimana dalam kontek tersebut sama sekali tidak ada keterlibatan Bank.
Terlebih dalam perkembangan peerekonomian seperti saat ini,masyarakat senantiasa akan menuntut profesionalisme layanan PLN,ketika persaingan dunia usaha dewasa ini sangat ketat.Peningkatan profesionalismenya diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan PLN agar mampu memenuhi tuntutan keadilan dalam memenuhi kebutuhan konsumen akan listrik.Konsumen listrik termasuk didalamnya Pimpinan dan karyawan PLN berhak dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,dan hak untuk mendapatkan konpensasi,ganti rugi dan/atau penggantian,apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen pasal 4.
Dari sisi hukum publik,kebijakan yang tidak disepakati oleh konsumen/masyarakat dapat diktakan sebagai penyalahgunaan wewenang(abuse of fower),secara konstitusional juga merupakan kewajiban negara melayani warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang harus menerapkan prinsif kesederhanaan, kejelasan, kepastiaan, dan ketepatan waktu, tidak diskriminatif, bertanggungjawab, mudah di akses, kejujuran, kecermatan, kedisiplinan, kesopanan/keramahan, keamanan dan kenyamanan.
Ketua DPRD H.Uu Ruzhunululum saat dimintai tanggapannya tentang tuntutan FORMAT Manonjaya, dengan singkat bertutur bahwa pada dasarnya ia tidak setuju dengan pungli yang ada di PLN.UU menjamin akan mengabulkan tuntutan FORMAT. “Nanti kita serukan tuntutn FORMAT bersama temen temen di DPRD dan saya berharap maslah ini akan kita selesaikan segera”, enteng Uu.
Rasanya masalah PPOB yang sudah sering didengungkan dan dipermasalahkan oleh masyarakat tidak akan pernah selesai apabila DPRD selaku wakil rakyat berani dan bersikap tegas untuk merealisasikan harapan rakyat bukan sekedar dibahas dalam rapat setiap saat. Rakyat perlu bukti bukan janji. (R-33)

DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA KEMBALI "TERCORENG" OLEH OKNUM KEPALA TK

Tasikmalaya,- Dunia Pendidikan kembali tercoreng oleh sikap dan kelakuan seorang Kepala TK “Aisiyah” yang berada di Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya. Arogansi dan sikap apriori yang dilakukan oleh seorang Kepala TK berinisial “ER” itu terhadap profesi Jurnalis kembali terulang. Wartawan TADJUK saat hendak melakukan konfirmasi seputar pelanggaran disiplin pegawai yang dilakukan oleh seorang oknum pendidik tersebut ternyata mendapat perlakuan kurang terpuji. “Silahkan kasus saya dimuat dimedia manapun, saya tidak takut dengan wartawan”, tantang oknum kepala TK tadi yang saat ditemui TADJUK di kantor UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Jum’at (23/1) lalu.
Uniknya lagi Kepala TK tersebut menyuruh dua orang oknum wartawan yang sengaja dikirim olehnya (Kepala TK-red) untuk mengintervensi dan meminta agar berita perselingkuhannya untuk tidak dimuat. “itu datanya tidak benar dan fiktif”, kilah kedua oknum tadi kepada TADJUK sambil melakukan tindakan kurang terpuji. Tindakan dan sikap seorang Kepala TK “ER” saat dikonfirmasi oleh “kuli tinta” sebenarnya suatu tindakan yang seharusnya tidak patut dilakukan oleh seorang pendidik yang secara terang-terangan dilontarkan kepada wartawan. “Ini suatu kejadian yang sungguh memalukan, seharusnya pendidik itu digugu dan ditiru ini malah melakukan tindakan yang tidak terpuji”, kata Ketua Solidaritas Komunikasi Wartawan Tasikmalaya (SOKWAT) T.Effendi kepada TADJUK Sabtu (30/1) dikantornya dikawasan Jl. Siliwangi Kota Tasikmalaya.
Melihat data,bukti tertulis serta dilengkapi dengan beberapa keterangan dari narasumber ini sudah lengkap dan layak untuk menjadi sebuah berita. Oleh karena itu hendaknya oknum Kepala ER tadi perlu mendapat peringatan dan sanksi nyata dari Dinas Pendidikan bahkan bila perlu dipanggil dan diperiksa oleh pihak BAWASDA. “Ini jelas sebuah pelecehan profesi terhadap pers disamping telah melanggar PP No. 10 dan PP no. 30 tentang disiplin Pegawai”, tambah Ketua SOKWAT. Tindakan kurang terpuji yang dilakukan oleh Kepala TK Aisiyah secara terang-terangan telah melanggar Undang-Undang No.40 tahun 1999, dan yang bersangkutan akan dijerat dengan hukuman penjara selama 2 tahun atau membayar denda Rp. 500 juta, karena terbukti telah mengintervensi dan menghalangi tugas Jurnalis.
Seharusnya mereka menghargai profesi bukan meremehkan, karena wartawan bertanya / mengkonfirmasi karena ada bukti dan data yang mereka miliki, jadi tidak salah apabila wartawan secara langsung bertanya dengan narasumber apapun materi dan temuannya dilapangan. “Masyarakat kita sekarang haus informasi, jadi Kepala TK tadi tidak ada hak untuk ‘menggurui’ wartawan tentang temuan investegasinya, wartawan punya hak untuk berapresiasi karena jelas tugas dan profesinya dilindungi oleh Undang Undang No.40 tahun 1999”, jelasnya.
Sementara Ketau LSM Forum Komunikasi Masyarakat Tasikmalaya (FKMT) D.Safari E,SH kepada TADJUK mengaku prihatin akan sikap dan prilaku Kepala TK ER yang dinilainya sangat bertolak belakang dengan basic serta latar belakang mereka sebagai abdi negara di dunia pendidikan. “Wartawan adalah pewarta atau profesi yang harus dihargai dimanapun dan kapanpun sepanjang mereka melakukan pekerjaannya sebagai jurnalistik, jadi tidak ada hak seorang UPTD atau Kepala TK mengintervensi apalagi menantang kasusnya untuk dimuat, wartawan kerjanya hanya nulis, jadi tidak disuruhpun mereka akan menulis”, tegas pria aktivis ini yang dikenal vokal dan kritis di Kota Tasikmalaya. Bahkan Safari menyoroti kelakuan serta tindakan Kepala TK tadi jelas telah melanggar PP 30 pasal 4 tentang penurunan kepangkatan karena menurutnya, Kepala TK tadi telah memperlihatkan sikap dan nilai etika melarang kepada media untuk tidak memuat dan menantang terhadap profesi jurnalis yang jelas dilindungi undang-undang atas kasus yang dialami Kepala TK “ER”. “Kepala TK tadi bisa dijerat dengan UU KUHP pasal 335 tentang tindakan kurang menyenangkan terhadap wartawan karena telah melanggar UU No.40 tahun 1999 tentang hak dan kewajiban Pers dan ini bisa dilaporkan kepada pihak berwajib, dan ini sebuah pelecehan dan penghinaan nyata Kepala TK tadi ”, tegasnya
Kepada TADJUK dirinya (safari-red), meminta agar Bawasda dan Walikota untuk segera turun tangan dan memanggil Kepala TK yang bersangkutan, bahkan bila perlu meng auidit seluruh Kepala Sekolah yang berada dalam naungan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, agar kasus ini tidak terulang kembali.
Sementara Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya H.Apipudin kepada wartawan mengaku terkejut dengan ulah serta sikap yang dilakukan oleh anak buahnya itu. Kepada TADJUK dirinya meminta maaf atas tindakan Kepala TK Aisiyah, namun dirinya berjanji akan memanggil Kepala TK yang bersangkutan. “Atas nama lembaga dan Dinas kami mohon maaf yang setulus-tulusnya kepada insan pers apabila yang terjadi demikian, dan permasalahan ini akan kita tanggapi dengan serius serta memanggil beberapa saksi termasuk Kepala TK ER untuk dimintai keterangannya”, ucap H.Apip. (R-33)

KOMISI I DPRD KECEWA KINERJA DINAS PU KABUPATEN TASIKMALAYA

Tasikmalaya,- Permasalahan “korupsi waktu” jam kerja yang diduga dilakukan oleh karyawan dan staf Dinas PU Kabupaten Tasikmalaya yang kini mulai jadi sorotan publik dan anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Seperti yang diberitakan Tadjuk edisi lalu dimana selepas Jum’at siang kantor ini selalu terlihat sepi, padahal menurut aturan jam kerja kantor milik Pemerintah sesuai aturan ditutup sampai jam 15.00 WIB, bahkan sebaliknya di kantor tersebut setiap jam 13.00 WIB terlihat sepi ditinggal pulang karyawannya.
Sungguh ironis memang kantor Dinas PU yang jaraknya cukup jauh dari kantor induknya (Pemda) sekitar 25 KM dari arah pusat Kota Tasikmalaya itu, budaya “pulang lebih cepat” terkesan sudah biasa dilakukan dilingkungan kerja di Dinas tersebut. Bagaimana mau memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat apabila situasi jam kerja di kantor ini keluar dari aturan jam kerja yang telah ditetapkan.
Aris Jauharis,S.Ip anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya kepada Tadjuk Jum’at (301/1) lalu mengaku merasa kecewa dan prihatin atas laporan publik dan media atas indisipliner pegawai yang dilakukan oleh para karyawan dan staf di Dinas PU Kabupaten Tasikmalaya yang terkesan serta tidak mengindahkan aturan jam kerja yang telah ditetapkan. “pulang kantor lebih awal tanpa alasan, jelas ini indisipliner pegawai yang harus mendapat teguran dan sanksi oleh atasannya, ini tidak bisa dibenarkan karena mereka digajih untuk bekerja melayani masyarakat”, tegas Aris.
Bahkan Anggota Fraksi Golkar itu menyoroti tentang “waskat” yang dinilai lemah oleh pimpinannya apabila kinerja stafnya demikian. Jangan sampai mentang-mentang letak kantornya jauh dari induknya Pemda, para pegawai disana seenaknya saja bekerja karena kurangnya pelaynan dan pengawasan dari “dunungannya”, katanya.
Apabila suasana kinerja tersebut dijadikan suatu kebiasaan ini suatu pertanda buruk dalam tatanan kepemerintahan yang seharusnya bekerja full untuk melayani masyarakat malah menjadi “kendor” mengurangi jam kerja (korupsi waktu) yang telah ditentukan, ujarnya. “Komisi I DPRD tentunya akan bersikap pro aktif terhadap laporan dari publik yang perlu mendapat respon dan action dari dewan, Insya Alloh kita akan sidak langsung ke Dinas PU tetapi waktunya tidak akan kami beritahu pokoknya mendadak”, ucapnya.
bahkan dirinya berharap untuk memecahkan solusi tadi hendaknya Kantor Pemkab Tasikmalaya yang saat masih dalam pembangunan harus sesegera mungkin diselesaikan, agar hal-hal seperti tadi dimana Kantor Dinas PU jauh dari kantor induknya sehingga pegawai disana “leha-leha” dan pulang jam kantor lebih awal tidak akan terulang kembali, imbuhnya. (R-33)

Warga Tasik Utara Dambakan Pemilu Aman dan Damai

Tasikmalaya,- Pemilu sebagai ajang pesta demokrasi harus berlangsung dalam situasi dan kondisi yang tenang, aman, dan damai. Intrik politik yang mengarah pada perpecahan umat, seperti money politics, black campaign, dan cara yang lain-lainnya harus dihindari untuk lebih mendewasakan atmosfir berdemokrasi di Tasik Utara khususnya, dan di negeri tercinta ini.
Demikian diserukan jajaran Ormas Pimpinan anak Cabang Pemuda Pancasila Kec. Ciawi, Kab. Tasikmalaya, Senin (26/1) yl. dalam acara Deklarasi Pemilu Damai di Grdung KPT PWRI Ciawi terkait usaha mereka untuk mensinergikan seluruh elemen masyarakat Tasik Utara agar berpartisipasi aktif dalam menghadapi Pemilu yad dalam suasana damai, aman, dan tertib.
Dalam acara yang dihadiri beberapa orang caleg DPRD Kab. Tasikmalaya dari DP 2, para tokoh masyarakat, Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK) Ciawi, Panwas Kec. Ciawi, dan jajaran PAC PP se-DP 2 yang meliputi Kec. Ciawi, Jamanis, Sukaresik, Pagerageung dan Kadipaten itu dilakukan juga penandatanganan berita acara memorandum kesepakatan oleh Drs. H. Harun Al Rasyid sebagai wakil dari caleg, Kasi Pemerintahan Kec. Ciawi, dan dari Panwas Kec. Ciawi.
Dijelaskan H. Harun Al Rasyid, pihaknya bersyukur dengan diselenggarakannnya acara seperti itu, dan ia berharap konflik vertikal maupun horizontal tidak muncul jelang dan pasca Pemilu yad. Dengan menyitir ungkapan: beda partai tetep sadulur, iman islam ulah rek luntur, H. Harun mengajak kepada sesama caleg di DP 2 untuk bermain politik secara ksatria dan elegant. (R38)**

HALO KAPOLWIL

Pengedar dan Pemakai Ganja Dibekuk
Ciamis,- RP, terpaksa harus berurusan dengan Polres Ciamis berikut barang bukti sebanyak 10 gram daun ganja kering, Minggu (25/1) di daerah Cikoneng, Kab. Ciamis pasalnya ybs diduga sebagai pemakai sekaligus pengedar barang haram tersebut. (R38)**

Satu Malam 2 Sepeda Motor Lenyap
Tasikmalaya,- Jajaran Polsekta Pagerageung Kab. Tasikmalaya harus bekerja keras terkait dalam satu malam, Minggu (25/1) sekitar pukul 00.00 WIB mendapat laporan pencurian kendaraan bermotor jenis Yamaha Mio dan Suzuki shogun milik Tata warga Kp. Tegalaja RT 02/01 Desa Pagersari, Kec. Pagerageung, Kab. Tasikmalaya saat disimpan di garasi rumah.
Adapun modus pelaku saat melakukan aksinya yaitu dengan cara merusak pintu garasi, selanjutnya merusak stang leher dengan kunci palsu. Kerugian yang harus ditelan Tata ditaksir mencapai Rp 20 juta. (R38)**

53 Gram Perhiasan Emas Digondol Maling
Tasikmalaya,- Rumah milik Tah, warga Kp. Joglo RT04/02 Desa/Kec. Mangunreja, Kab. Tasikmalaya, Sabtu malam(24/1) dibobol maling dengan cara membongkar genteng rumah, dan perhiasan emas sebanyak 53 gram berikut 23 potong pakaian diambil sang pencuri sehingga Tah harus menelan kerugian sekitar Rp 15 juta. (R38)**

Gantung Diri
Sumedang,- Warga Kp. Kucing RT02/04 Desa Linggajaya, Kec. Cisitu, Kab. Sumedang, Minggu (25/1) digegerkan dengan ditemukannya Nana bin Warta (24) sudah menjadi mayat dengan kondisi leher tergantung seutas tali tambang plastic yang diikat pada tiang kamar tidur. (R38)**

Tewas Tenggelam
Bandung,- Sumpena (22) seorang buruh warga Kp. Cikondang RT 03/03 Desa Lamajang, Kec. Pangalengan, Kab. Bandung, Minggu (25/1) sekitar pukul 16.15 WIB ditemukan warga telah tewas di danau/situ Cileunca. Diduga korban jatuh terpeleset dan tenggelam. (R38)**

Bus Kramat Jati Jatuh Ke Jurang
Garut,- Bus Kramat Jati bernomor polisi D 7859 AC jurusan Wonogiri – Bandung, Senin (26/1) terperosok ke jurang yang memiliki kedalaman lk. 100 meter di jalan raya antara Tasikmalaya – Bandung, tepatnya di Kp. Parahulu, Desa Sukaratu, Kec. Malangbong, Kab. Garut. Saat itu ditemukan korban meninggal dunia sebanyak 4 orang, termasuk sopir bus naas itu, dan 30 orang mengalami luka berat dan ringan.
Menurut Kapolwil Priangan, Kombes Drs. Anton Charliyan, MPKN kepada wartawan, penyebab kecelakaan itu bukan disebabkan human error, yaitu sopir mengantuk, atau menggunakan HP saat memegang setir, melainkan karena kerusakan alat kendaraan.
Oleh karena itu Kapolwil menyerukan agar perlu adanya pengetatan dalam pemberian KIR dan senantiasa melakukan pengecekan kendaraan secara optimal sebelum diberangkatkan. (R38)**

Alap-alap Sepeda Motor Dilumpuhkan
Cimahi,- Jajaran Polresta Cimahi, Selasa (27/1) berhasil membekuk penjahat jalanan S, AS, dan IM di komplek Perumahan Unjani, Kota Cimahi berikut barang bukti satu unit sepeda motor merek Yamaha Vega yang diduga hasil kejahatan mereka. (R38)**

Illegal Logging
Sumedang,- KW terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian, Rabu (28/1) pasalnya ybs diduga telah melakukan pencurian kayu jenis jati berikut barang bukti 48 batang kayu jati, 11 batang kayu rimba, dan 1 unit mobil pick up. (R38)**

Money Politics
Tasikmalaya,- Menjelang Pemilu 9 April mendatang, jajaran Polres Kab. Tasikmalaya disibukkan dengan ditemukannya kasus politik uang yang diduga dilakukan kader parpol salah satu kontestan, yaitu NN berikut barang bukti uang Rp 10 ribu, sebuah kalender caleg partai Demokrat, dan satu stiker. Adapun modusnya ybs mengundang simpatisan dengan membagi-bagikan uang dan kalender. (R38)**

SEKPRI SEKDA TASIKMALAYA KEMBALI JADI "BIDIKAN" WARTAWAN

Tasikmalaya,- Beberapa “kuli tinta “ yang biasa “ngeposs” di lingkungan Setda Kabupaten Tasikmalaya kini mulai “gerah”, pasalnya salah satu Sekretaris Pribadi (Sekpri) Sekwilda Kabupaten Tasikmalaya yang berinisial “A” diduga telah menghalang-halangi tugas jurnalis tatkala mereka (wartawan-red) ingin melakukan konfirmasi atau klarifikasi keruang kerja Sekwilda.
Salah satu wartawan media Cetak terbitan Jakarta yang biasa mangkal dan bertugas di wilayah Kabupaten Tasikmalaya sempat mengaku kesal akan tindakan dan perlakuan Sekpri tadi. Kepada Tadjuk dirinya mengaku merasa dihalag-halangi apabila ingin melakukan tugasnya seperti meng-konfirmasi secara langsung keruangan kerja Sekwilda. “Seharusnya Sekpri harus tanggap dan menghargai tugas kami sebagai jurnalis apalagi ini untuk konsumsi sebuah berita, bukannya menghalang-halangi tugas kami ini malah yang kami alami selalu kesulitan apabila menemui langsung pak Sekda, ada apa sebenarnya ini, sementara wartawan yang medianya tidak jelas saja bisa menghadap beliau”, keluh wartawan JP ini bertanya-tanya.
Memang keluhan para wartawan yang dialami oleh wartawan JP tersebut bukan yang pertama kalinya yang terjadi bahkan seringkali dialami oleh para jurnalis lainnya. Tengok saja beberapa bulan ke belakang, akibat kasus yang dialami seperti wartawan JP, sempat terjadi beberapa ketegangan dan perang urat syaraf antara wartawan dan Sekpri tadi. Bahkan salah seorang wartawan surat kabar terbitan Bandung sempat meninju dinding ruang tunggu Sekwilda hingga “rusak dan bolong” akibat kekecewaan dan kekesalan yang dialami wartawan SKP ketika itu karena ulah sang sekpri tadi.
“Ini sebuah catatan penting dan bersejarah bagi Pemkab Tasikmalaya dimana untuk pertama kali dimana akibat kekesalan dan “overacting” yang berlebihan dari seorang sekpri, sehingga wartawan melakukan tindakan anarkis yang demikian, seharusnya ini jadi pembelajaran bagi sebuah intansi”, kata Didin SH salah satu Tim Advokasi LSM FKMT kepada Tadjuk Rabu (21/1) saat dimintai tanggapannya. Jabtan Sekpri yang notabene seorang PNS adalah sebagai abdi negara yang seharusnya mampu berinteraksi dengan baik untuk melayani masyarakat termasuk wartawan, katanya. Kejadian ini sungguh memalukan dan memilukan bagi dunia pers, dimana seorang wartawan harus berhadapan dengan PNS yang menghalangi tugas jurnalistiknya. “ini sebuah pelanggaran, disamping melanggar disiplin Pegawai Negeri juga sekpri tadi bisa dijerat dengan Undang-Undang No.40 tahun 1989 Tentang Pers, diaman menghalang-halangi tugas jurnalis untuk mencari sebuah berita dan menemui narasumebr apabila dihalng-halani dapat didenda Rp. 500 juta maksimal 10 tahun penjara”, ujar Didin SH. Bahkan Didin tidak menyangkal bisa saja apa yang dilakukan seorang sekpri tadi selain tindakan overactingnya bisa juga perintah sang “dunungan” dalam hal ini Sekwilda, tambahnya.
Sementara Sekpri Sekwilda yang bersangkutan saat dikonfirmasi oleh Tadjuk melalui sambungan telepon selular megaku bahwa dirinya tidak merasa mengahalang-halangi tugas jurnalis yang ingin menghadap Sekwilda. “Saya tidak merasa apriori apalagi mempersulit wartawan untuk menemui bapak sekda, kebetulan saja bapak saat itu sedang ada tamu dan banyak pekerjaan yang tidak bisa diganggu oleh siapapun termasuk wartawan”, kata Sekpri tadi. Bahkan Sekpri tidak merasa pilah-pilih terhadap wartawan yang ingin menghadap sekwilda. “apa yang saya lakukan adalah sudah sesuai prosedur dan tidak berlebihan (overacting), dan apa yang saya lakukan adalah sebuah tugas dan tidak pernah pak Sekda memerintah dan melarang tamunya untuk tidak dapat menemui, kebetulan saja saat itu bapak sedang terima tamu atau sedang banyak tugas”, kilah sekpri.
Yang jelas kami tidak ada masalah dengan para wartawan termasuk wartawan JP, lagian masalah ini telah selesai dan diurus langsung oleh 2 wartawan media cetak yang satu wartawan tabloid terbitan Jakarta dan yang satunya lagi wartawan Harian Lokal terbitan Tasikmalaya, ujar Sekpri tadi yang langsung menutup teleponnya. Dari pantauan Tadjuk dilapangan sudah bukan rahasia umum lagi apabila ada sebuah masalah atau kasus yang menimpa orang nomer 3 di Kabupaten Tasikmalaya termasuk kasus terbaru yang muncul akibat dugaan ulah Sekpri tadi, biasanya kedua wartawan media cetak ini selalu muncul dan terkesan menjadi “langganan” untuk menjadi “hero” dalam meredam sesuatu permasalahan yang timbul. Buka hanya itu, sumber lain menyebutkan terkadang untuk menyelesaikan suatu permasalahan-pun, tidak jarang menggunakan tangan “preman” untuk menutup ruang gerak seorang jurnalis dalam melakukan tugas dan profesinya agar tidak muncul kepermukaan. (R-33)

BUPATI TASIKMALAYA TERKAYA KE- 5 DI INDONESIA ?

Tasikmalaya,- Peresmian salah satu pesantren milik kerabat dekat Bupati Tasikmalaya Drs.H.Tatang Farhanul Hakim,M.Pd di kawasan Malaganti Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya Minggu (18/1) lalu, ternyata menuai kritikan dari beberapa masyarakat, tokoh ulama bahkan LSM di Tasikmalaya.
Acara peresmian yang berlangsung megah dan dipadati ribuan massa termasuk para pejabat dan inohong Kabupaten Tasikmalaya dari mulai Kepala UPTD Dinas Pendidikan, Kepala Desa, Camat hingga para ulama baik yang ada di Kota maupun Kabupaten Tasikmalaya.
Menurut informasi yang dihimpun Tadjuk dilapangan, Pondok Pesantren (ponpes) yang baru diersmikan ini nantinya akan menjadi “mercusuar” ponpes – ponpes yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Lahan Ponpes ini yang memiliki luas hektaran tersebut, awalnya adalah tempat peristirahatan Bupati Tasikmalaya. Bahkan Villa milik orang nomer 1 di Kabupaten Tasikmalaya yang menjabat bupati 2 periode ini dalam acara tersbeut diwakaf kepada salah satu tokoh ulama di kampung tersebut yang tak lain adalah masih kerabat bupati dan kakanya H.Edeng ZA – Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tasikmalaya.
Pro dan kontra tentang peresmian ponpes ini memang terlihat dari beberpa komentar yang berhasil di serap Tadjuk dilapangan. Ustad KH.Tubagus Ismail kepada wartawan berharap agar setelah berdiri dan diresmikan ponpes ini betul-betul dimanfaatkan dan digunakan sebagai syiar agama dan menampung para santriawan dan santriwati untuk menimba ilmu agama. “Jangan sampai setelah peresmian ini fungsi dan manfaatnya tidak ada apalagi hanya sebagai mercusuar belaka, makanya 3 bulan kedepan Ponpes ini harus betul-betul dapat merekrut santri dan mulai melakukan aktifitasnya seperti ponpes-ponpes lainnya yang sudah berdiri sebelumnya”, ucap kyai yang dikenal vokal dan kritis ini.
Lain lagi komentar yang diucapkan Ketua LSM FKMT (Forum Komunikasi Masyarakat Tasikmalaya) D.Safari Efendi,SH.. Kepada Tadjuk Rabu (21/1) dirinya menyoroti tentang tanah dan bangunan yang dihibahkan oleh Bupati Tasikmalaya kepada salah seorang ulama dikampung tersbeut yang notabene masih kerabat dengan kakak kandung Bupati yang kini menjabat Kandepag Kabupaten Tasikmalaya. “Saya kadang aneh kok hibah diberikan masih kepada saudaranya, nuansa ini sangat kental sekali dengan kolusi dan nepotismenya”, kata Safari. Bahkan Safari mengaku kecewa dengan sikap bupati yang terkesan hanya akal-akalan saja untuk menutupi harta kekayaannya, apalagi villa mewah itu sempat menjadi “gunjingan” dari masyarakat Tasikmalaya. “mudah-mudahan niat bupati itu tulus dan bersih tidak ada maksud lain apalagi hanya untuk menyembunyikan salah satu asset kekayaan yang ia miliki untuk menutup-nutupi pemeriksaan KPK yang kini konon mulai mengendus Kabupaten Tasikmalaya”, katanya. “Tidak menutup kemungkinan dugaan sebagian masyarakat yang beranggapan Villa Mewah bupati disulap menjadi pondok pesantren bisa saja terjadi, tetapi mudah-mudahan tidak demikian”, celetuknya.
Bahkan Safari sempat kecewa saat pemeriksaan KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) yang pada tahun-tahun lalu sempat berkunjung ke Kabupaten Tasikmalaya untuk menindaklanjuti laporan masyarakat, namun hingga saat ini belum ada realisasi dari KPK. Menurut sumber Tadjuk, Tahun lalu KPK menerima beberapa laporan baik lisan maupun tertulis, dan acara tersebut berlangsung di salah satu Hotel “M” dikawasan Jl.RE Martadinata Kota Tasikmalaya. “Aneh memang hingga kini hasil laporan dan pengaduan dari masyarakat belum ada tindakan nyata dari KPK sendiri, entah permainan cantik apalagi yang diperagakan bupati bersama konco-konconya ketika itu, sampai KPK saja langsung kembali ke Jakarta”, ujarnya. Bupati Tatang memang tidak sedikit yang memuji akan kelihaian dan kepintarannya dalam “segala hal”, KPK saja sulit menyentuh bupati terkaya ke-5 di Indonesia ini, apalagi badan atau lembaga pemeriksa yang ada di Jawa Barat atau Tasikmalaya, tambah Pria ini yang juga menjabat sebagai direktur LBH Sukapura. (R-33)

Muscab FKPPI di Tasikmalaya jadi tolak ukur kekuatan "anak kolong" KEBERADAAN FKPPI KINI MULAI DIPERHITUNGKAN

Tasikmalaya,- sebutan “anak kolong” bagi putra putri keluarga TNI sbenranya memang sepintas dan terdengar kurang berkenan dihati, tetapi bagi seorang perwira Kolonel Inf Eko Budi Suprianto tentunya sebutan anak kolong merupakan suatu kebanggaan. “Ayah saya seorang prajurit TNI AL, dan saya bangga menjadi anggota FKPPI walaupun saya seorang tentara”, kata Komandan Brigift 13 Kostrad ini saat membuka secara resmi Musyawarah Cabang Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri II FKPPI 10.26 dan MUSCAB VIII 10.12 tingkat Kabuapten/Kota Tasikmalaya di Aula Panghegar Brigift 13 Kostrad Tasikmalaya, Minggu pagi (16/1).
Dan Brigift pun sempat memuji sepak terjang FKPPI yang kini keberadannya di Indoensia perkembangannya sangat luar biasa. “Jangan jadi anggota FKPPI yang hanya dapat dihitung, tetapi anggota FKPPI keberadannya kini patut diperhitungkan”, ujar Dan Brigift yang disambut tepuk tangan hadirin.
Muscab FKPPI ini diikuti perwakilan dari masing-masing ranting yang tersebar di 39 Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya dan perwakilan ranting dari 10 Kecamatan yang berada diwilayah Kota Tasikmalaya.
Sementara itu Walikota Tasikmalaya Drs.H.Syarif Hidayat,M.Si dalam sambutannya mengaku puas dan bangga dengan kiprah FKPPI yang kini semakin bersinar. “Bunga Bangsa” ini menurut Walikota meminta agar segenap anggota FKPPI dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berada di garis barisan terdepan bila ada pihak yang ingin menbgubah dasar negara kita Pancasila. Walaupun saat ini tidak sedikit anggota FKPPI ada yang mencalonkan calon legislatif. “Saya yakin dengan kedisiplinan, kejujuran dan rasa solidaritas yang dimiliki FKPPI bila nanti terpilih oleh rakyat untuk menjadi anggota DPRD tentunya akan memberikan kontribusi pemikiran yang menjadi harapan masyarakat untuk pembangunan dan kemajuan daerahnya”, harapnya.
Hal senada diungkapkan pula oleh Ketua FKPPI Jawa Barat Salli Febian,SE,M.Si yang mengaku bangga terhadap jajaran anggota FKPPI di sejumlah daerah yang ada di Jawa Barat. Menurut Salli, saat ini anggota FKPPI selain mempunyai tugasnya sebagai pengamanan dan mempertahankan NKRI, juga sudah mulai mencoba berkecimpung didunia politik dan ini terbukti disejumlah wilayah di Indonesia termasuk Jawa Barat anggota FKPPI tidak sedikit yang mencalonkan anggota DPR. “Tengok saja seperti di Tasikmalaya atau Kabupaten Bogor anggota FKPPI ada yang menjadi Caleg PDI-P, PPP,PAN,PKB,Golkar dan partai lainnya, dan ini perlu kita dukung penuh dari segenap anggota didaerahnya masing-masing”, ujar Pria berkacamata ini dengan nada tegas.
Acara Muscab bersama II FKPPI PC. 10.26 dengan Muscab VIII FKPPI PC 10.23 Kota/Kabupaten Tasikmalaya juga dihadiri Walikota Tasikmalaya Drs.H.Syarif Hidayat,M.Si, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H.Nurul Awalin,S.Ag, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya H.U.Ruzhanul Ulum,SE, Ketua FKPPI Jawa Barat beserta pengurus, Dan Brigift 13 Kostrad Letkol.Inf.Eko Budi Suprianto, Ketua GM FKPPI Kota Tasikmalaya Eris Hermawan,S.Kom dan Ketua GM FKPPI Kabupaten Tasikmalaya H.Iwan Saputra,SE,M.Si beserta Ketua FKPPI Kabupaten/Kota Tasikmalaya. Tampak pula beberapa undangan para Caleg DPRD/DPR-RI dari masing masing partai peserta pemilu 2009, diantaranya kehadiran Caleg DPR-RI dari PDI-Perjuangan H.Syarif Bastaman,SH.MBA. (R-33)

KANTOR DINAS PU KABUPATEN TASIKMALAYA KEMBALI JADI SOROTAN "KORUPSI"

Tasikmalaya,- Korupsi mungkin identik dengan materi, tetapi menyia-nyiakan waktu yang seharusnya masih dalam aturan kerja tentunya ini masih disebut korupsi gaya Pegawai baik Negeri maupun Swasta seperti “Korupsi Waktu”. Biasanya budaya korupsi waktu ini sering terjadi di daerah, bagaimana bila hal demikian terjadi pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang notabene gaji dan penghasilannya selalu utuh walaupun terdapat “bolong” pada jam kerjanya.
Seperti yang terjadi dilingkungan Dinas PU Kabupaten Tasikmalaya dimana budaya “Korupsi waktu” di SKPD yang letak kantornya cukup jauh (25 Km) dari kantor pusatnya Pemda/Setda yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya. Dari pantauan Tadjuk di dinas tersebut Jum’at (16/1) ternyata selepas jam 13.00 wib, kantor tersebut terlihat “kosong molongpong”. Jumlah Staf-pun dapat dihitung dengan jari rasanya pada saat itu hanya beberapa gelintir karyawan yang terlihat masih bekerja, padahal kantor SKPD ini merupakan leading sector yang cukup penting dibanding SKPD lainnya.
Pelayanan masyarakat setipa Jum’at siang terutama selepas ummat Islam melaksanakan sholat Jum’t, kantor ini seolah bagaikan gedung besar yang hanya dihuni beberapa orang. Padahal SKPD atau Kantor Dinas lainnya yang berada dekat dengan Setda (Kantor Pemda), biasanya staf dan karyawan pulang selalu diatas pukul 15.00 WIB tidak seperti halnya di Dinas PU Kabupaten Tasikmalaya yang terkesan “budaya korupsi waktu” di Dinas ini sangat kental dan terbiasa. “Bisa saja karena lokasi tempatnya yang jauh dari kantor setda sehingga pengawasan dari Bupati atau Sekda kurang terkontrol, sehingga karyawan dan staf selalu pulang lebih awal dari jadwal yang ditentukan” kata Ketua Forum Peduli Kebijakan Arus Anggaran (PEKA) Abah Iwa kepada Tadjuk, Jum’at (16/1) yang ketika terlihat kecewa melihat kantor Dinas PU Kabupaten Tasikmalaya terlihat sepi aktivitas karyawan PU padahal masih dalam jam kerja. “Jam 1 siang gini udah sepi, mending kalau di pemakaman Cinehel atau Cieunteung wajarlah, inikan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat, jangan mentang-mentang jauh dari pengawasan pejabat Setda jadi seenaknya bekerja”, ujarnya.
Bupati atau Sekwilda seharusnya memberikan teguran keras karena menurut Aktivis yang juga aktif serta kritis ini merasa prihatin dengan kinerja di Dinas PU Kabupaten Tasikmalaya yang terkesan tidak menghargai waktu yang imbasnya merugikan masyarakat itu sendiri yang perlu dilayani, katanya.
Kepala Dinas PU Kabupaten Tasikmalaya I.S. Hidayat saat ditemui Tadjuk dikantornya Jum’at (16/1) sedang tidak berada ditempat. Namun menurut salah seorang pegawainya sedang pulang ke rumah untuk persiapan rapat nanti sore. “Bapak Kadis nanti sore rapat tentang Pramuka”, kata pegawianya tadi sambil meninggalkan wartawan..(R-56)

CLASSIC FAMILY KARAOKE TEMPAT HIBURAN YANG TEPAT BAGI KELUARGA

Tasikmalaya,-Tidak sedikit masyarakat beranggapan bahwa keberadaan tempat hiburan karaoke selalu dianggap negatif. Namun tidak demikian dengan keberadaan tempat hiburan “CLASSIC FAMILY KARAOKE” yang berlokasi di Komplek Asia Plaza Ruko D1 Jl. HZ Mustofa Kota Tasikmalaya.
Salah satu pilihan alternatif hiburan keluarga yang kini sedang naik daun dan terbilang relatif murah, meriah hanya ada di tempat hiburan karaoke ini. Walaupun ada beberapa tempat yang bisa anda kunjungi, namun karaoke keluarga yang terbaik saat ini khususnya diwilayah priangan timur mungkin hanya ada di Classic Family Karaoke.
Dengan interior ruangan yang fancy dan elegant, ditempat ini anda dan keluarga merasa dimanjakan. Selain nyaman untuk mengekspresikan hoby seni anda dibidang tarik suara, juga tempat ini sangat cocok bagi mereka pekerja dan profesi lainnya yang selalu disibukan dengan kerjaan sehari hari baik dikantor, lapangan karena tempat ini sangat tepat untuk sekedar melepas kepenatan dan kejenuhan anda sehari-hari.
Menurut Manager Operasional Derry Sundara,Dipl.Hot saat ditemui menjelaskan bahwa Classic Family Karaoke sengaja diciptakan untuk merubah image Tadjuk negatif kepada positif, dimana tempat hiburan karaoke keluarga ini dijamin bersih dari segala bentuk kemaksiatan, karena setiap pengunjung yang masuk, pihak securty yang sudah terlatih akan memeriksa barang bawaan para pengunjung, hal ini dmaksudkan hanya untuk mencegah beredarnya miras dan narkoba ditempat ini. “Secara tidak langsung kamipun ikut membantu pemerintah dalam mencegah peredaran miras dan narkoba, apalagi classic family karaoke ini bertujuan untuk mengubah image negatif menjadi citra yang positif dimata masyarakat, apalagi Kota Tasik dikenal akan kultur dan budaya yang agamis, karena kita-pun ingin pula memajukan Kota Tasik”, terang pria manis ini yang mengaku jebolan NHI Bandung.
Berbicara masalah koleksi lagu, anda tidak usah bingung dalam memilah milih suatu judul lagu, karena tempat ini diprogram khusus secara komputerisasi yang canggih “non pemandu”. Pilihan lagunya pun cukup banyak dan beragam, dari mulai lagu Pop, Dangdut, Daerah, Nostalgia, Inggeris hingga lagu-lagu yang bernuansa Islami-pun di Classic Family Karaoke ada termasuk beberapa koleksi oldieas hingga lagu-lagu hits terbaru saat ini.
Kelebihan lain yang dimiliki Calssic Family Karaoke selain menghadirkan tata suara yang cukup baik, juga fasilitas AC yang sejuk, Aoutomatic Television 49 inc, bahkan anda dapat memilih dari 16 ruangan yang disediakan mulai dari ukuran small-medium hingga large. Dengan range mulai dari Rp. 25.000 sampai Rp. 80.000,-. Sambil bernyanyi, pengunjung juga dapat menikmati sajian hidangan dan minuman yang lezat dari makanan tradisional hingga internasional. “Konsep awal kita adalah makan sambil ber-karaoke, karena masakan yang kita sediakan tentunya cukup beraneka ragam ada makanan chinese food hingga makanan eropa yang pasti harganya terjangkau dengan rasa yang cukup lezat”, kata Derry menambahkan.
Pengunjung Classic Family Karaoke ternyata cukup banyak, menurut pengakuan Derry setiap harinya kurang lebih 94 pengunjung datang ke tempat ini. Apalagi setiap malam Sabtu dan Minggu pengunjung kadang tidak kebagian tempat. Menurut Derry sebaiknya setiap pengujung memesan tempat (booking) terlebih dahulu dengan Resevasi di (0265) 2352177. Calssic Family Karaoke di buka setiap hari Senin – Jumat : 16.00 Wib – 24.00 Wib. Sedangkan untuk hari Sabtu – Minggu buka lebih pagi dari jam 10.00 Wib – 24.00 Wib. (Tono Efendi/Tadjuk)

BUPATI DAN PEJABAT TASIKMALAYA JADI “PENDEKAR” JAWARA

Tasikmalaya,- Sebanyak 39 kecamatan diwilayah Kabupaten Tasikmalaya,Selasa (13/1) lalu mengikuti pembukaan Pekan Olah Raga dan Seni Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya yang bertempat di alun-alun pendopo. Dalam perhelatan tersebut, Porsidisdik tahun ini menurut pantau Tadjuk terlihat lebih meriah dan beda sekali nuansanya dibanding dengan tahun tahun sebelumnya.
Dalam acara tersebut ada pemandangan unik terlihat khususnya dari pakaian yang dikenakan para pejabat Kabupaten Tasikmalaya hingga kepala UPTD Dinas Pendidikan yang berpakaian adat warna hitam-hitam bagaiakan jawara silat yang dilengkapi ikat kepala dari kain bercorak batik percis pakaian silat para pendekar. Seperti pakaian yang dikenakan oleh Bupati Tasikmalaya Drs.H.Tatang Farhanul Hakim,M.Pd, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya H.U Ruzhanul Ulum,SE , Kepala Dinas Pendidikan Kab.Tasikmalaya Drs.H.Abdul Kodir,M.Pd serta para pejabat lainnya yang saat itu bernampilan beda.
Acara pembukaan Porsidisdik tersebut dimeriahkan dengan beberapa atraksi kesenian daerah yang dilakukan oleh masing-masing peserta dari setiap UPTD Dinas Pendidikan kecamatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Pekan Olah Raga yang dikhususkan bagi para guru ini berlangsung selama seminggu dengan memperlombakan beberapa cabang olah raga diantaranya Bulu tangkis, Bola Voly dan Atletik.
Bupati Tasikmalaya dalam amanatnya mengatakan bahwa kegiatan Pekan Olah Raga dan seni dilingkungan dinas pendidikan ini,dapat dijadikan momentum untuk meningkatkan persaudaraan, serta tetap menjunjung tinggi sportivitas. Kegiatan ini mudah-mudahan dapat meningkatkan prestasi khususnya bagi para pendidik yang diapresiasikan lewat kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni dilingkungan Dinas Pendidikan, harap bupati.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, Drs.H. Abdul Kodir,M.Pd saat ditemui Tadjuk menegaskan,bahwa Pekan Olah Raga dan Seni ini disamping arena untuk mencari bibit-bibit unggul dibidang olah raga, juga dapat dijadikan ajang silaturahmi untuk mempererat persaudaraan dan meningkatkan kualitas. “Mudah-mudahan dalam event ini peserta dapat mengukir prestasi gemilang dan membanggakan khususnya bagi para pendidik yang ada dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya”, ujar Kadisdik . [ Asep Deni ]**

PASARTRADISISONAL INDIHIANG "MERANA" PEMKOT TASIK CUEK

Tasikmalaya, -Bangunan kios baru yang terletak di komplek pasar Indihiang kota Tasikmalaya, menjadi sorotan berbagai kalangan, karena bangunan tersebut dinilai telah berdampak terhadap merosotnya pendapatan pedagang pasar. Selain itu, bangunan tersebut diduga tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB. ).
Sebagaimana dikemukakan Ujang, salah seorang pedagang di pasar Indihiang mengatakan, sejak berdirinya kios baru yang dibangun pegembang atas perpajangan tangan pihak Pemerintah Kota Tasikmalaya, pendapatan pedagang kerap kali merugi, keluhnya.
Keluhan Bapak ini memang cukup beralasan, karena bangunan kios tersebut berdiri di atas lahan parkir pasar, padahal dahulunya, lahan tersebut dimanfaatkan pengujung sebagai sarana parkir baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Namun sekarang setelah berdiri bangunan kios tersebut, Pasar Indihiang tidak memiliki lagi sarana parkir, katanya.
Beberapa keluhan dari pedagang pasar lainnya juga sempat dikemukakan kepada Tadjuk tentang keberadaan dan status bangunan kios tersebut, karena menurut warga pasar keberadaannya sudah tidak mengindahkan estetika lingkungan, ini lantaran dengan berdirinya bangunan tersebut malah menghilangkan pandangan yang sebelumnya tembus pandang ke terminal tipe A Indihiang, tetapi sekarang menjadi tertutup.
Bahayanya lagi dampak dari pada masalah tadi, saat ini kekahwatiran akan muncul tat kala para pedagang di pasar tradisional Indihiang terancam gulung tikar lantaran sepi pengujung, padahal, pasar tersebut sehari-harinya cukup ramai dikunjungi pengunjung (pembeli-red) sebelum berdirinya bangunan kios baru.
Saat ini keinginan dari banyak pedagang pasar, meminta agar Pemerintah Kota Tasikmalaya lebih memperhatikan terhadap rehabilitasi kios, karena keberadaannya dilapangan sudah banyak bangunan yang rusak parah ketimbang membuat bangunan baru.
Salah seorang tokoh pemuda Indihiang Kota Tasikmalaya Drs.Rizal Ahkyar Djamily yang juga salah satu pemerhati bangunan yang dinilai bermasalah kepada Tadjuk Rabu (14 (/1) menjelaskan argumennya dimana bangunan kios tersebut sudah jelas melakukan pelanggaran berat terutama dalam aturan yang ditetapkan dalam Koefisien Dasar Bangunan (KDB). Apalagi menurut Rizal kinerja biang pasar pada Dinas Koperindag dinilai tidak melakukan fungsi tugasnya dengan baik. “Pasar Indihiang ini terkesan dianak tirikan dalam arti dibiarkan begitu saja sehingga wajar apabila dimasyarakat berkembang isyu Pemerintah Kota hanya mencari keuntungan semata dari pengembang pasar saat itu”, ketusnya.
Padahal pasar tradisional Indihiang ini yang dibangun sejak 1999 awalnya untuk mendongkrak keterpurukan ekonomi masyarakat pasar, tetapi para pengelola pasar tidak serius bahkan tidak terlihat adanya upaya untuk menghidupkan kembali pasar tradisonal ini, dalam kata lain pemerintah belum maksimal bekerja”, ujarnya pria ini yang terkenal kritis dan vocal terhadap kebijakan pemerintah yang dinilainya lamban dan merugikan rakyat kecil.
Sementara itu Kepala Seksi Retribusi Pasar pada Dinas Koperindag kota Tasikmalaya Elan Yuherlan kepada wartawan menjelaskan, pendapatan retribusi dari pasar Indihiang untuk tahun 2008 cukup meningkat meningkat, hal ini dapat dilihat dari target pencapaian pendapatan dari Rp. 35.583.000 menjadi Rp. 41.413.250.
Menyangkut sepinya pembeli ke pasar tradisional indihiang, memang di akui Yuherlan padahal dilokasi ini berdiri hampir 500 kios. Menurutnya sejak dioperasionalkannya pasar Indihiang sampai saat ini pasar tradisional ini memang terlihat selalu sepi, bahkan dirinya-pun tidak tahu alasannya. “sepinya pasar bias jadi diakibatkan karena masih terdapat kios-kios yang belum terisi karena peminat yang ingin berjualan ditempat ini kayanya kurang tertarik, bahkan tidak sedikit ada beberapa kios yang sengaja ditinggalkan oleh pemiliknya begitu saja”, jelasnya.(R-33)

PENDERITA PENYAKIT MALARIA DI TASIKMALAYA CUKUP TINGGI

Tasikmalaya,- Program pemberdayaan masyarakat dan penggerakan masyarakat yang mandiri untuk hidup lebih sehat merupakan salah satu visi dan misi kesehatan yang tentunya menjadi prioritas utama dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu masyarakat tentunya harus mampu menjaga kesehtannya dengan cara menjaga kebersihan lingkungan disekitarnya maupun dilingkungannya, sebab mencegah itu akan lebih baik dari pada akan timbul permasahan seperti terjangkit penyakit.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Drs.H.Herdis Kiswa,M.Kes, M.Pd kepada Tadjuk di kantornya, Selasa (13/1). Kadis Kesehatan yang baru dilantik beberapa waktu lalu oleh Bupati Tasikmalaya Drs.H.T.Farhanul Hakim,M.pd itu memang dikenal cukup disiplin dan kritis terhadap pelayanan masyarakat yang dinilainya tidak maksimal. Oleh karena itu, dalam menduduki posisi jabatan yang barunya itu, dirinya bertekad akan mengoptimalkan pelayanan dan kemampuannya disamping meneruskan berbagai program dan kebijakan pejabat terdahulunya. Bahkan pejabat senior di Dinas Kesehatan ini akan menciptakan program masyarakat mandiri untuk hidup lebih sehat. “program ini tentunya harus di imbangi dan mendapat dukungan dari masyarakat itu sendiri seperti peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dengan cara mengoptimalkan layanan dan kemampuan Puskesmas”, ujarnya.
Bahkan masyarakat diminta untuk tetap waspada dalam musim penghujan ini, dimana sumber penyakit yang berasal dari nyamuk yang akan mengakibatkan terjangkitnya penyakit malaria akan mudah terserang, karena menurut catatan dan data pasien malaria di Kabupaten Tasikmalaya ini cukup tinggi, katanya. Program 3 M (Menutup, Menguras dan Mengubur) harus tetap ditingkatkan, karena penyakit ini diyakini mudah mewabah dan berkembang. “Jadi kalau sudah di antisipasi dari sekarang tentunya kondisi dan lingkungan disekitar masyarakat akan menjadi sehat dan terjaga dari wabah penyakit tadi, dan tentunya tanpa bantuan dari Dinas Kesehatan masyarakat secara tidak langsung sudah menyehatkan diri dan lingkungannya”, imbuhnya.
Apalagi di tahun 2009 ini program kesehatan tantang potensi pemberantasan penyakit akan lebih kita tingkatkan, hal ini tentunya sudah merupakan program pemerintah dimana untuk tercapainya indeks pembangunan manusia (IPM), target IPM 80 persen hingga kini ini belum tercapai dan kita akan terus berupaya ke arah yang lebih baik, pungkasnya. (R-33)

Pembagian Konversi Gas Terus Dikeluhkan Warga

Tasikmalaya,-Program Konversi Gas yang di Programkan Pemerintah dari awal pendistribusiannya sampai sekarang masih terus dikeluhkan warga penerima program tersebut.

Berbagai Keluhan Masyarakat atas Program tersebut, mulai dari pungutan Biaya Pendistribusian, Kondisi Kompor yang kurang bagus, sehingga harus ditarik kembali, seringnya Kompor meledak, dan sekarang keluhan baru muncul yakni, banyaknya Warga yang telah di data sebagai Rumah tangga sasaran (RTS) penerima Konversi Gas sampai sekarang belum menerima Program tersebut.

Sepertinya pembagian Konversi Gas itu memang tidak merata, Khususnya di Tasikmalaya, karena masih banyak masyarakat yang masuk rumah tangga sasaran (RTS) di beberapa Kecamatan Yang ada di Kota Tasikmalaya belum menerima Kompor gas itu, padahal janji Pemerintah bulan Desember 2008 lalu harus sudah selesai pendistribusiannya, tapi sampai awal tahun 2009 ini masyarakat yang telah di data dan dinyatakan akan menerima kompor Gas, sampai sekarang belum menerima Kompor Gas konversi tersebut, sehingga program Pemerintah yang katanya untuk membantu masyarakat kecil belum dapat dirasakan.

Encep (41), Warga Kelurahan Mangkubumi, Kec.Mangkubumi misalnya, mengeluh atas program tersebut, dirinya tiga bulan yang lalu sudah di data oleh pihak kelurahan dan dinyatakan masuk dalam Rumah Tangga sasaran (RTS) Konversi Gas, namun sampai saat ini belum merima, sementara di tempat lain sudah di bagi-bagikan,”saya sudah menyerahkan data-data ke pihak kelurahan tiga bulan yang lalu untuk mendapatkan Kompor Gas program pemerintah itu, dan katanya Akhir Desember 2008 akan dibagi-bagikan, tapi kok sampai awal tahun 2009 ini kompor gas belum di bagikan ke kami, padahal kami sangat membutuhkannya, tolong pemerintah dan pihak Pertamina segera mendistribusikan Kompor Gas konversi itu,”keluh Encep.

Sementara itu, Camat Mangkubumi Imin Muhaemin, S.Sos saat di hubungi mengatakan, memang pembagian konversi Kompor gas di Kota Tasikmalaya belum merata, termasuk di Kec. Mangkubumi banyak warga yang ada di Kec. Mangkubumi yang termasuk dalam rumah tangga sasaran (RTS) penerima Konversi Gas belum menerima,”masyarakat yang masuk dalam penerima konversi gas, namun sampai saat ini belum menerima, agar bersabar saja dulu, sebab ini merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat, pasti akan kebagian semua, dan pihaknya juga akan menayakan ke Pihak pertamina sebagai Perusahaan yang di tunjuk Pemerintah untuk mendistribusikan Konversi Kompor gas tersebut, makanya kami berharap Masyarakat Mangkubumi yang belum menerima program tersebut supaya bersabar saja dulu,”harapnya. (R.34)**

Antisipasi kelangkaan dan mahalnya bahan bakar ANGGOTA KODIM 0612 TASIKMALAYA MULAI MANFAATKAN BRIKET

Tasikmalaya,- setelah minyak tanah sulit didapat dan harganya mulai melambung, membuat kreatifitas anggota Kodim 0612 Tasikmalaya semakin tergali. ini terbukti dengan adanya kreatifitas pembuatan produksi arang briket yang dilakukan oleh anggota Kodum 0612 Tasikmalaya, sebagai alternatif dan solusi bahan bakar untuk menggantikan minyak tanah dan bahan bakar lainya yang semakin mahal dan sulit didapat.
Briket ini dibuat dari bahan sampah organik sebanyak 40 persen, ditambah arang kayu 60 persen kemudian diproses menjadi arang yang sudah bercampur, ditumbuk dan siap untuk dicetak bentuknya sesuai denagan keinginan.
koordinator pembuatan arang briket Kodim 0612 Tasikmalaya, Kopka Ujang Solikhin menjelaskan bahwa sampah menurut konsepnya, itu ternyata bisa diberdayakan oleh masyarakat. agar masyarakat memahami mamfaat daribriket ini, diarinya memberikan sedikit formula dan memberikan teknologi sederhana kepada masyarakat untuk memilah dan mengolah sampah untuk dijadikan arang briket.'' setelah sampah menjadi arang briket, masyarakat nantinya bisa menjual kepada kami tentunya dengan harga khusus, dan kita berencana akan membuat pusat pengolahan sampah untuk dijadikan arang briket''. ujarnya,papar penemu briket ini yang baru berhasil meraih penghargaan di Bali sebagai juara terbaik dalam penemuanya yang sukses menyisihkan penemu-penemu lainya dari para akademisi di indonesia beberaoa waktu yang lalu.'' sekarang rakyat jangan kuatir dengan kelangkaan bahan bakar lain, mudah-mudahan dengan arang briket ini menjadi solusinya masyarakat tasikmalaya dalam mengantisipasi kelangkaanbahan bakar seperti minyak tanah.'' kata anggota ST Pers Korem 062 Tarumanegara ini.
Sementara itu Dandim 0612 Tasikmalaya, Letkol INF Agus Susanto saat ditemui Tadjuk disela-sela acara penyuluhan pertanian di Koramil kota senin (5/1) menyambut baik tentang keberadaan briket hasil temuan anggotanya itu.'' penemuan ini tentunya kanberdampak positif sekali, dimana kompos sampah yang tadinya itu tidak berguna setelah diolah ternyata dapat dijadikan bahan bakar yang bermamfaat dan dapat digunakan oleh masyarakat'', katanya. Sekarang rakyat tidak usah khawatir kekurangan dankelangkaan BBM, sebab briket bisa disebarluaskan dandijual untuk masyarakat karena disamping mudah, efesien dan harganya sangat ekonomis serta terjangkau oleh masyarakat dari berbagai kalangan''. tambah Dandim.
.(Asep Deni)

DEMO TOLAK PILKADES SINDANG ASIH BERLANJUT KE KANTOR DPRD TASIKMALAYA,

Tasikmalaya,- Hasil pemilihan kepala desa sindangasih, kecamatan cikatomas kabupaten tasikmalaya yang kontroversial yang membuat situasi semakin panas dan malahirkan rasa sentimentil dari pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan hasil pemilihan kepala desa tersebut, membuat situasi semakin tidak kondusif dan tidak menentu di desa sindangasih.
Hasil musyawarah, konsolidasi dan sosialisasi hasil pilkades desa sindangasih yang dilakukan muspika kecamatan cikatomas yang dipimpin langsung camat cikatomas Drs.Sunaryo, MM terhadap pihak-pihak yang bertikai tidak membuahkan hasil dan mengalami jalan buntu atau deadlock.tidak adanya keputusan yang pasti ini, membuat sebagian warga desa sindangasih yang menolak hasil pemilihan kepala desa, menggalang dan melakukan aksi masa yang lebih besar dengan melakukan aksi demo, melakukan aksi unjuk rasa datang langsung ke gedung DPRD kabupaten Tasikmalaya.
Dari sebagian kecil warga desa sindangasih yang tidak mengakui hasil pemilihan kepala desa ini,dengan dikawal dari petugas kepolisian sektor cikatomas dan personil koramil cikatomas, melakukan longmarch menuju ke gedung DPRD kabupaten tasikmalaya untuk melakukan demo aksi tolak hasil pilkades, untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada wakil rakyat langsung yang duduk di DPRD kabupaten tasikmalaya,supaya tuntutan mereka dipenuhi.
Masa warga desa sindangasih yang berjumlah 380 orang yang dimobilisasi dengan 7 truk ini, setibanya di halaman gedung DPRD kabupaten tasikmalaya, langsung melakukan orasi antraksial dan meneriakan yel-yel ketidakpuasan mereka yang menolak hasil pemilihan kepala desa mereka sendiri.dalam orasinya, mereka yang tidak mengakui hasil pemilihan kepala desa sindangasih ini,menuntut agar pilkades sindangasih diulang kembali dan dibentuk panitia pilkades yang baru.setelah berorasi, aksi masa yang semakin panas ini meminta untuk masuk ke gedung DPRD dan ingin bertemu langsung dengan ketua DPRD kabupaten tasikmalaya untuk menyampaikan aspirasinya.
Setelah melalui negosiasi dengan pihak aparat kepolisian, masa warga desa sindangasih yang menolak hasil pilkades ini, akhirnya diperbolehkan masuk ke gedung DPRD dan diterima langsung oleh ktua DPRD kabupaten tasikmalaya Uu Rujanul Ulum, didampingi H.Agus Mansyur, ketua Komisi A DPRD kabupaten tasikmalaya dan Heri Bimantoro kepala bagian pembinaan desa dari pemerintahan kabupaten tasikmalaya.dalam tuntutanya yang disampaikan oleh wakil warga sinsangasih yang tidak setuju dengan hasil pilkades, Herdi mismuri meminta agar segera dibentuk pansus untuk mengusut tuntas kecurangan-kecurangan serta penyelewengan terhadap peraturan dalam penyelenggaraan pilkades desa sindang asih, tidak mengakui hasil pilkades yang dilaksanakan pada tanggal 18 desember 2008 sebagai hasil pemilihan yang sah,meminta bupati tasikmalaya untuk tidak melantik calon kepala desa yang terpilih oleh proses yang tidak benar,segera melaksanakan pemilihan ulang kepala desa sindang asih dan segera benahi lembaga-lembaga desa seperti BPD, dan lembaga-lembaga lainya yang tidak berpungsi dengan baik.
Seperti diketahui kilas balik dari ricuh hasil pemilihan kepala desa sindangasih kecamatan cikatomas ini,dipicu dari adanya photo copy surat undangan pemilih dan manipulasi hasil suara yang dilakukan oleh panitia yang pro pemenang,sehingga melahirkan rasa ketidakpuasan dari warga sindangasih yang calonya kalah dan mengklaim menolak hasil pemilihan kepala desa sindangasih.
Pemilihan kepala desa sindangasih ini dilaksanakan pada tanggal 18 desember 2008, diikuti oleh 4 calon kepala desa, yang urutanya [1].Kayat Sunarya, [2]. Oyo Suryo, [3]. Ikin dan [4]. Tatang ,yang merupakan calon incumbent atau calon yang masih menjabat sebagai kepala desa.sedangkan warga desa sindangasih yang mempunyai hak pilih sebanyak 3.318 orang.Dari jumlah warga yang mempunyai hak pilih ini,ternyata suara yang masuk berjumlah 2.777 suara, blanko 5 suara dan 15 suara lainya dinyatakan tidak syah.dari jumlah suara tersebut, hasil penghitungan suara [1] Kayat Sunarya memperoleh 1.338 suara,[2].Oyo Suryo memperoleh suara 324 suara,[3]. Ikin, memperoleh 139 suara dan [4]. Tatang memperoleh 956 suara.Dari hasil akhir perhitungan suara ini, nomor urut [1]. Kayat Sunarya meraih suara terbanyak dan sekaligus memenangkan pemilihan kepala desa sindangasih, kecamatan cikatomas.akan tetapi karena adanya indikasi kecurangan yang dilakukan panitia pemilihan kepala desa yang pro pemenang,membuat sebagian warga desa sindangasih yang calonya kalah, merasa tidak puas dan melahirkan gerakan sentimentil yang mengklaim menolak hasil pemilihan kepala desa sindangasih ini.
Camat kecamatan Cikatomas, Drs. Sunaryo MM mengatakan,’’ aksi masa yang datang hari ini kegedung DPRD kabupaten Tasikmalaya hanyalah sebagian kecil saja dari warga desa sindangasih. Mereka sebenarnya kalau tau lari ke administrasi pemilihan dan menyadari, maka mereka tidak akan melakukan demo ini.karena mereka itu hanya kabar-kabar dan ikut-ikutan, tentunya masalah photo copy ini adalah photo copy surat suara dan bukan photo copy surat undangan untuk memilih.’’tandasnya.
Sunaryo juga menegaskan,’’ nah mereka gak ngerti, hanya dibuat trik-trik sepeti ini agar pemilihan kepala desa di sindangasih ini gagal, yang dibuat dan dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa kalah dalam pemilihan kepala desa sindangasih ini.’’tambahnya.[Asep Deni]**

SMART HADIR DI TASIKMALAYA

Tasikmalaya,- Masyarakat pengguna telepon seluler atau handphone di tasikmalaya, kini kembali diramaikan dengan hadirnya SMART, telepon seluler baru yang hebat dan hemat.SMART hadir ditasikmalaya sebagai persembahan dari SMART Telecom anak perusahaan PT.Sinar Mas Group, untuk memberikan kontrbusi pelayanan jasa dibidang telekomunikasi dan akan melengkapi perusahaan-perusahaan layanan jasa telekomunikasi lainya yang sudah ada di tasikmalaya.
SMART siap bersaing dengan perusahaan provider yang lainya. dan dengan banyaknya pelanggan telepon selululer di tasikmalaya, disikapi SMART sebagai peluang untuk merebut pangsa pasar yang sangat potensial untuk memperkenalkan dan menjual produknya, karena SMART membidik pangsa pasar semua lapisan atau All Segment.
Galeri SMART tasikmalaya, yang berkantor di komplek area Asia Plaza baru-baru ini telah meluncurkan dan memperkenalkan produk SMART unggulanya ke publik, berupa telepon seluler SMART type ZTE dan SMART type Nokia D 1200.disamping itu juga SMART meluncurkan paket bandling yang harganya jauh lebih murah dan ekonomis.
SMART akan memberikan pelayanan kepada para pelanggan di tasikmalaya, dengan layanan tarip murah, sms murah dan akses datanya yeng lebih murah. Dengan layanan SMART ini, para pelanggan telepon seluler di tasikmalaya diharapkan bisa lebih berhemat dan lebih irit. SMART juga telah beredar luas karena didukung dengan jaringan yang kuat yang sudah bisa digunakan dan bisa dinikmati di pulau Jawa, Bali dan Sumatera.
Branch OIC galeri SMART tasikmalaya, Dadan M.Ramdan mengatakan,’’ SMART hadir di tasikmalaya untuk memberikan pelayanan jasa telekomunikasi bagi para pengguna telepon seluler, dengan kelebihan tarif yang paling murah dan akses datanya yang lebih murah, menjadikan operator SMART tampil terdepan.’’tandasnya.
Dadan M.Ramdan dalam penjelasanya juga menambahkan, harapan SMART kedepan tentu bisa bersaing dengan operator yang lainya dan dapat memberikan solusi telekomunikasi untuk para pelanggan telepon seluler di tasikmalaya.
Galeri SMART tasikmalaya,saat ini sedang melakukan promosi besar-besaran untuk meraih pelanggan dan merebut pangsa pasar pengguna telepon selular untuk menyaingi perusahaan provider yang sudah ada ditasikmalaya. [ Asep Deni ]**

Jeep Galunggung, Kapolres dan Kapolresta Tasikmalaya

Tasikmalaya,- Wisata otomotif yang digelar Tim I’am Jeep Galunggung Tasikmalaya 27-28 Desember 2008 lalu, merupakan bentuk partisipasi dalam rangka ikut memeriahkan pesta laut di objek wisata pantai Pamayang Kec.Cipatujah Kab.Tasikmalaya.
Touring yang memakan waktu selama dua hari itu dipimpin langsung oleh Ketua Umum Kompol. Yono Kusyono bersama Kapolres dan Kapolresta Tasikmalaya.
Sebagai tantangan untuk sampai dilokasi finish, seluruh Off Roader harus menempuh jalur pegunungan di wilayah Tasik Selatan dengan medan yang cukup terjal dan sulit untuk dilalui.
“ Off Road bertema wisata otomotif kali ini sebagai bentuk partisipasi kami dalam memenuhi undangan dari pihak panitia untuk ikut memeriahkan agenda tahunan pesta laut di pantai Cipatujah,” ungkap Kompol Yono sesaat sebelum pemberangkatan dilaksanakan.
Ia juga menjelaskan bersamaan dengan touring yang digelarnya itu, para Off Roader Jeep Galunggung Tasikmalaya berhasil menjuarai Djarum Super Adventure 4X4 seri ke 6 atau seri terakhir di Prop. Banten.
Kapolres Tasikmalaya AKBP. Yayat R. Hidayat, Sik kepada Tadjuk mengatakan keikutsertaannya menjadi anggota kehormatan dalam organisasi Jeep Galunggung merupakan penyaluran hoby yang sudah lama digelutinya sewaktu masih bertugas di daerah lain.
Saya suka sekali dengan tantangan, apalagi Off Road kali ini harus menempuh beberapa jalur pegunungan yang cukup sulit, sebagai Off Roader harus siap menempuh medan atau tantangan yang bagaimanapun, pokoknya asyik, sukses untuk Jeep Galunggung, tuturnya.
Disinggung kepindahannya untuk bertugas di Polda Jabar dalam waktu dekat ini, Kapolresta Tasikmalaya AKBP. Drs. Teddy Setiady mengaku bangga dengan keberadaan organisasi otomotif tersebut yang membuatnya banyak belajar sesuatu sehingga dapat dijadikannya sebagai peengalaman berharga.
“ Meskipun saya harus meninggalkan Kota Tasik ini, saya tetap masih anggota Jeep Galunggung, karena telah banyak sesuatu yang saya dapatkan selama bergabung dengan mereka, termasuk dalam kegiatan kali ini dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya, sehingga kami dijajaran kepolisian merasa dekat sekali dengan masyarakat,maka dari itu saya pribadi tidak akan pernah lupa terhadap Off Roader kota Tasik,” Pungkasnya.(R.35)

THE ZONE MUZICOUSTIC GRAND FINAL DI SMAN 3 TASIKMALAYA

Tasikmalaya,- Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya parade lomba band antar pelajar se-Tasik, Ciamis, dan Banjar The Zone Muzicoustic ini mencapai puncaknya pada minggu (12/12), dengan menggelar acara grand final lomba di depan kampus SMAN 3 Tasikmalaya.Acara ini langsung dibuka dengan show band dari beberapa group band yang ikut dalam ajang balap music school ini.
Dari beberapa peserta lomba yang sampai masuk ke zona IV grand final the zone muzicoustic ini akhirnya GRAPIDA, group band asal SMAN 1 Ciamis keluar sebagai juara 1 dengan menyabet Trophy dari KNPI, piagam penghargaan dan uang pembinaan sebesar Rp.1.250.000,00 juara II diraih group band GAME OVER dari SMAN 6 Tasikmalaya, dengan mendapatkan trophy dari KNPI, piagam penghargaan dan uang pembinaan sebesar Rp.1000.000,00 dan akhirnya juara ke III diraih grup band MOTHERATS, group band asal SMPN 2 Tasikmalaya dengan mendapatkan trophy dari KNPI, piagam penghargaan dan uang pembinaan sebesar Rp. 750.000,00
Asep rizal selaku direktur lentera organizer mengatakan, acara ini luar biasa,mengangkat bakat seni para pelajar,mengapresiasikan keinginan mereka dan mencari bibit-bibit pemain band untuk dibesarkan.
’’agar Pemerintah kota dan Dinas Pendidikan kota Tasikmalaya agar peduli dan ikut berpartisipasi dalam acara semacam ini dengan memberikan pengakuan,melihat potensi dan prestasi serta memberi sumbangan dana untuk keberhasilan acara semacam ini” Tandasnya.
Dalam ajang lomba band antar pelajar se-priangan timur ini,ikut berpartisipasi juga organisasi kepemudaan KNPI sebagai pendukung ,pemerintah kota dan SKU TADJUK sebagai sponsor. [ Asep Deni ]**

Walikota Tasikmalaya Saat jalan Sehat Tadjuk